Politisi Muda PPP, Usni Hasanuddin : Jelang Mukhtamar PPP, Panitia Harus Tepat Mekanisme Pelaksanaannya

oleh

JAKARTA, Meskipun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lahir dari hasil pengelompokkan yang dilakukan Orde Baru , akan tetapi dalam hal menentukan kepemimpinan memiliki karakteristiknya yang akomodatif sehingga banyak kebijakan PPP yang tidak melukai umat.

Politisi muda PPP, Usni Hasanuddin menyarankan kepada panitia Muktamar IX PPP yang rencananya di gelar akhir tahun ini atau awal tahun 2021 agar menerapkan mekanisme memilih dan menentukan komposisi personalia dan ketua umum dilakukan oleh anggota formatur terpilih. Kemudian anggota formatur menentukan siapa Ketua Umum bahkan jajaran struktural dibawahnya.

“Saya menilai, jika pada pemilihan ketua umum nanti menggunakan mekanisme pemilihan berdasarkan suara terbanyak, sebenarnya PPP mengalami degradasi dari karakteristik aslinya,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (17/10).

Usni menambahkan, PPP mengalami degradasi karakteristiknya ketika mencoba pemilihan dengan cara suara terbanyak. PPP tidak lagi akomodatif pada umat namun akomodatif pada kekuasaan. Jadi jangan heran kalau PPP akan terus ditinggal umat.

“Saya heran, justru keinginan banyak kader bahkan maunya seperti itu, kemudian diterjemahkan berbeda dengan calon ketumnya dan jajaran penyelenggara Muktamar, disitulah mulai calon ketua umum mencari sponsor yang kemudian rela menjaminkan PPP pada pihak pihak tertentu itu. Kita tau bahwa pemilihan secara suara terbanyak high cost. Akibatnya apa, PPP dalam hal kebijakan selalu tidak akomodatif pada kepentingan umat bahkan bertolak belakang,” ungkapnya.

Untuk itulah katanya lagi, dalam pandangan dirinya, secara kultural maupun struktural mengalami ahistoris, kepemimpinan tidak lagi akomodatif sifatnya tetapi suka dan tidak suka.

“Saya pikir Muktamar inilah momentum kita kembalikan PPP pada garis sebenarnya,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

20 − 7 =